Hari ini di gelar Rapat Koordinasi di ruang sidang Komisi B DPRD Kota Surabaya, di pimpin oleh Ketua Komisi B, membahas masalah pedagan asongan jalan Nyamplungan Surabaya. Senin (05/02/18) dimana PKL yang berjualan di sekitar kawasan Religi Ampel menuntut kepada aparat Pemerintah untuk tidak di gusur saat mereka berjualan.
Pada Forum tersebut Hadir pimpinan Wilayah Camat Semampir, Lurah Ampel, Bagian Hukum, Dinas Koperasi, Satpolpp Kota Surabaya, dan Koordinator PKL jl. Nyamplungan Surabaya.
Dalam Forum tersebut aparat Pemerintah mengacuh pada PERDA Surabaya 10 tahun 2000, tentang ketentuan penggunaan jalan, dimana para PKL dilarang berjualan di jalan, maupun trotoar.
Pemerintah Kota juga sudah menyediakan tempat untuk pedagang kaki lima yang tempatnya tidak jauh dari lokasi wisata Religi Ampel, di atas box cluvert jl. Pegirian Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya tidak henti-hentinya melakukan program bersama dinas koperasi pelatihan bagi warga yang mau ber wirausaha, tidak hanya pelatihan pembinaan pun di lakukan agar warga surabaya bisa berwirausaha dengan cara yang benar dan legal.
Camat Semampir selaku pimpinan wilayah, ingin wilayahnya bersih rapi dan indah, tanpa mengorbankan atau mengusir warga nya dari wilayah tersebut.
Wisata Religi Ampel adalah wisata yang dikunjungi tidak hanya warga Surabaya, luar daerah bahkan luar Negeri, banyak yang datang di Wisata Religi Ampel, sehingga Camat Semampir mewakili Pemerintah Kota Surabaya ingin menjadikan wilayah tersebut tertata, seperti pada Visi dan Misi Kota Surabaya.
Pada Forum tersebut Para PKL Menyampaikan unek-uneknya bahwa mereka ingin diberlakukan adil tidak tebang pilih, dan mereka siap di bina dengan syarat tempat yang disediahkan oleh pemerintah, bisa ramai dan banyak pengunjung atau pembeli.Di sampaikan oleh Camat Semampir, dengan bantuan satpolpp, dan dinas terkait pengunjung wisata Religi Ampel akan di lakukan rekayasa lalu lintas sehingga peziarah yang datang ke masjid melewati sentra PKL sehingga ramai pengunjung dan banyak pembeli.
